NUSA DUA BALI|satunews.id1 Pada 06 Desember 2023, Puskesmas Ciparay, Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan kegembiraannya karena Kabupaten Bandung secara bertahap berhasil memiliki Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Puskesmas Ciparay, menjadi bukti nyata Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menerapkan reformasi birokrasi (RB) yang berdampak bagi masyarakat.
“Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Puskesmas Ciparay dan jajarannya, serta camat, sekcam, dan ASN di Kabupaten Bandung. Hal ini tentunya akan menambah motivasi. Saya harapkan ke depan, setiap unit OPD dan juga para camat dan kepala desa bisa mengikuti kegiatan WBK ini hingga akhirnya Kabupaten Bandung bisa menjadi zona integritas yang sangat luar biasa,” ujarnya usai menerima penghargaan tersebut.
Dadang juga berharap agar Kabupaten Bandung bisa cepat menyesuaikan diri dalam melaksanakan RB sesuai dengan arahan presiden yang berdampak, lincah, dan cepat.
“Ini adalah harapan bagi semuanya. Ini adalah cita-cita presiden dan juga Menteri PANRB. Semoga Kabupaten Bandung bisa secara cepat menyesuaikan sesuai dengan reformasi birokrasi yang diinginkan,” imbuhnya.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir, terutama dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kabupaten Bandung juga berhasil meraih Penghargaan Zona Integritas, menunjukkan komitmen pimpinan dan jajaran instansi untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Kegiatan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Bandung sudah diawali dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang ditandatangani oleh semua OPD disaksikan Bupati pada tahun 2021. Lalu pada tahun 2022, Kabupaten Bandung akhirnya mengusulkan ZI menuju WBK.
Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin yang hadir pada acara tersebut menyoroti perubahan signifikan dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB) selama hampir dua dekade terakhir. Meskipun terdapat kemajuan positif, masih ada tantangan nyata yang masih harus diatasi bersama, seperti rendahnya persentase pemkab/pemkot yang memiliki indeks RB “Baik”, RB yang belum berdampak pada pencapaian target pembangunan nasional, dan masih adanya tindak pidana korupsi.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya aspek pelayanan publik dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan memberikan pelayanan publik secara digital. Untuk itu, ia meminta Menteri PANRB untuk memastikan keberhasilan pencapaian indeks RB, indeks SAKIP, dan Zona Integritas disertai perbaikan tata kelola pemerintahan yang nyata. Ia juga mendesak untuk memperkuat keberlanjutan RB, percepat transformasi birokrasi berbasis digital terintegrasi, dan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pengembangan MPP digital.
“Peningkatan kualitas birokrasi kita sudah mendapat penilaian positif dari dunia internasional. Indonesia saat ini meraih peringkat ke-73 dari 214 negara dalam Worldwide Governance Indicators (WGI) menurut Bank Dunia. Hal ini menjadi dorongan untuk terus berbenah,” jelasnya.
Penghargaan dan apresiasi diberikan sebagai bentuk motivasi bagi instansi yang telah mencapai predikat “Baik” untuk pelaksanaan RB dan SAKIP, serta unit kerja instansi yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
“Semoga capaian ini menjadi inspirasi bagi instansi lainnya untuk terus melakukan terobosan dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Ma’ruf Amin menyudahi sambutannya.**
