satunews.id
KAB.BANDUNG -Dandim 0624 Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra. SE., bersama PLH Kapolresta Bandung AKBP Maruli Pardede dan Bupati Bandung diwakili Kasatpol PP Kabupaten Bandung Usman, M.Si . Mengecek
Kesiapan pasukan di kegiatan apel gelar pasukan sinergitas TNI – Polri dan Instansi terkait dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Wilayah Kabupataen Bandung, yang berlangsung di Dome Bale rame Soreang Kabupaten Bandung, pada Selasa (20/8/2024) pagi.
Pimpinan apel dalam amanat nya menyampaikan, Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan.
marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat allah swt, tuhan yang maha esa, atas limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan apel gelar pasukan operasi “mantap praja lodaya-2024” dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di wilayah hukum polda jabar.
Apel gelar pasukan ini, merupakan rangkaian operasi untuk mengecek kesiapan personel, dan kelengkapan sarana prasarana polri beserta unsur terkait, sebelum diterjunkan ke lapangan. Sehingga diharapkan, semua perencanaan yang telah dipersiapkan dapat berjalan
dengan optimal, guna mensukseskan pelaksanaan pilkada yang aman.
Hadirin peserta apel yang saya hormati, sebagai mana kita ketahui bersama, kehidupan demokrasi di indonesia telah memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi, serta diberikan hak politik yang luas untuk terlibat dalam roda pemerintahan. tahun 2024 adalah tahun yang sangat penting bagi demokrasi di indonesia, khususnya di provinsi jawa barat.Pilkada serentak 2024 adalah bagian dari kemerdekaan rakyat untuk memilih para wakil rakyat maupun kepala pemerintahan,
sehingga perlu adanya jaminan keamanan agar setiap tahapan pilkada dapat berjalan damai.
pada konteks inilah peranan polri dalam mengawal dan mengamankan proses pilkada harus terlaksana secara optimal.
Mencermati perkembangan situasi politik, berbagai tantangan yang perlu diantisipasi seperti peningkatan suhu politik, bahkan paling yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial politik, yang dapat menjurus kepada gangguan kamtibmas, seperti: / polarisasi sosial, politisasi agama, politik identitas, money politic, black campaign, isu bernuansa sara dan potensi konflik antar pendukung
kontestan pemilu, dan sebagainya. demikian pula halnya dengan bentuk – bentuk kecurangan pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada maupun pihak terkait lainnya.
Pengamanan terhadap kotak suara harus terlaksana dengan lebih baik dan lancar untuk itu khususnya kepada para kasatwil jajaran polda jabar yang daerahnya melaksanakan pilkada, agar dapat mencermati hasil evaluasi pilkada 2024 dari segala kelemahan dan kekurangan pada pengamanan pilkada sebelumnya dapat diperbaiki. berdasarkan timeline tahapan pilkada tahun 2024, bahwa pada tanggal 25 september sampai dengan 23 november 2024 akan dilaksanakan kampanye, melalui
pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, dan puncak acaranya yaitu, pemungutan suara pada tanggal 27 november 2024. tentunya setiap tahapan mempunyai kerawanannya
masing-masing, sehingga diharapkan dapat berjalan aman, damai dan sejuk. para peserta apel dan hadirin sekalian yang saya hormati, guna terjaminnya stabilitas kamtibmas selama proses pilkada serentak 2024 di
wilayah hukum polda jawa barat, yaitu 1 pemilihan gubernur/wakil, pemilihan bupati/wakil dan walikota/wakil, / maka polri menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi “mantap praja lodaya 2024”, dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen dan penegakan hukum. sejalan dengan hal tersebut, sebagai wujud kesiapsiagaan operasional polri, saya perintahkan kepada seluruh kasatker dan kasatwil untuk terus meningkatkan kemampuan personel, serta memberikan kelengkapan perorangan yang memadai. untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan sistem dan prosedur yang benar.
7. Kepada seluruh jajaran, saya ingatkan untuk menjaga netralitas polri dalam pelaksanaan pilkada serentak. minimalisir segala tindakan kontra produktif yang justru dapat mencederai nilai – nilai demokrasi, dan menurunkan citra polri dimata masyarakat.
Hadirin peserta apel yang saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat ini, ada beberapa penekanan yang perlu saya sampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan, yaitu :
a. siapkan mental dan fisik dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi, dalam memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat
b. petakan setiap kerawanan di setiap tahapan pilkada, serta lakukan deteksi dini, dengan mengoptimalkan fungsi intelijen dan bhabinkamtibmas, sehingga setiap potensi permasalahan dapat segera teratasi
c. tingkatkan hubungan dan komunikasi diantara 9 elemen terkait pilkada,yaitu kpu, bawaslu /panwaslu, tni-polri,
pemda, pasangan calon dan pendukungnya, parpol, lsm pemerhati demokrasi, / tokoh masyarakat/adat/agama/pemuda/perempuan, serta media, guna mewujudkan sinergi polisional yang proaktif.
d. tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme, yang memanfaatkan momen pilkada, khususnya wilayah yang memiliki kerawanan serta berpotensi dijadikan
target oleh pelaku
e. siapkan rencana pengamanan kontinjensi, serta latihkan kepada seluruh personel, sehingga mampu menghadapi eskalasi ancaman, yang mengarah pada situasi kontinjensi
f. lakukan pengawasan dan pengendalian secara melekat, / terhadap pelaksanaan operasi dan kinerja anggota, untuk
meminimalisasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. saya ingin mengingatkan kepada
seluruh peserta apel, bahwa keberhasilan operasi ini sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan kita dalam
menghadapi berbagai situasi di lapangan. oleh karena itu, marilah kita jadikan apel gelar pasukan ini untuk menyatukan tekad dan komitmen, guna membuktikan kepada masyarakat bahwa polri bersama unsur stakeholders terkait siap untuk mengawal, mengamankan serta mensukseskan pilkada
serentak 2024, di wilayah hukum polda jawa barat.
Editor :Uden
