satunews.id
KAB.BANDUNG -Di kegiatan upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke – 79 Kemerdekaan Republik Indonesia Dengan Tema “Nusantara Baru Indonesia Maju,
Dandim 0624 Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra. SE., membacakan naskah pancasila . Pembacaan Teks Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , dibacakan oleh AKBP DR. Maruli Pardede. SH., SIK., MH,. Sementara Pembaca Teks Proklamasi dibacakan Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto. SAg.
Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke – 79 Kemerdekaan RI itu selaku inspektur upacara adalah
Bupati Bandung Bpk DR. H.M. Dadang Supriatna, bertempat di lapangan Upakarti Pemda Kabupaten Bandung Jl. Alfathu Desa Pamekaran Kecamtan Soreang , pada Sabtu (17/8/2024) pagi.
Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam sambutannya mengungkapkan, tahun ini bangsa Indonesia berusia 79 tahun.
“Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari belenggu penjajahan. Kita juga wajib mempertahankan dan mewujudkan apa yang menjadi perjuangan para pendiri bangsa,” jelas Bupati Bedas ini.
Mengingat, Proklamasi Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir. Melainkan sebuah alat untuk menyusun tata kehidupan yang baru.
“Mendorong kita lebih kreatif, inovatif menuju budaya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan juga kerja ikhlas dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” ungkap Bupati.
Sambung Bupati, saat ini bangsa Indonesia perlu melakukan langkah-langkah percepatan peningkatan kesejahteraan sosial guna menyelesaikan beberapa isu sentral yaitu kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, pengendalian inflasi, pengangguran, ketahanan pangan dan isu sentral lainnya.
“Tantangan ini harus kita jawab dengan terus bekerja dan optimis pada hasil kerja. Untuk terus bangkit menuju kesejahteraan rakyat,” katanya.
Hal tersebut sesuai dengan tema Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024, yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju.
“Ini adalah harapan dan semangat bagi bangsa Indonesia. Tidak terkecuali untuk Kabupaten Bandung. Juga dalam upaya menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, yaitu peningkatan sumber daya manusia yang profesional dalam paham tentang digitalisasi. Memahami dan melengkapi big data, dilakukan kajian riset and development, institusi yang kuat dan pengelolaan keuangan (anggaran) dengan baik. Tentunya, lanjut Kang DS, Nusantara Baru adalah simbol dari upaya bersama untuk membangun kembali dan merevitalisasi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dengan pendekatan inovatif, kita harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan di era global ini,” tuturnya.
Sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Badung, lanjut Bupati, mari bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
“Kita harus meningkatkan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan berbagai bidang. Teruslah berkolaborasi dalam program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
“Dengan semangat BEDAS kita dapat menciptakan perubahan yang positif, inovatif dan berkelanjutan. Di hari yang penuh makna ini, mari kita tingkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air kita. Jadikanlah HUT ke-79 Kemerdekaan RI ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad kita dalam mencapai Indonesia lebih baik dan lebih maju,” imbuhnya.
Apa yang dilakukan menjadi kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dengan segala potensi yang ada di Kabupaten Bandung sedang berjalan ke arah sana. “Tentunya upaya kita dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera harus ditopang dengan semangat kreativitas, dan inovasi,” katanya.
Dadang juga menjelaskan, melalui penguatan dan tiga prioritas aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Untuk itu, pembangunan di daerah harus bisa memanfaatkan bonus demografi yang siap menghadapi distraksi teknologi. Apabila jumlah penduduk Kabupaten Bandung sekitar 3,77 juta jiwa.
“Menjadi salah satu potensi dalam proses produksi inovasi dan berdaya saing global dengan mengoptimalkan teknologi informasi. Dlandasi pengalaman nilai-nilai Pancasila dan keagamaan yang akan menjaga jatidiri budaya bangsa.
“Dipundak kita terdapat amanah luhur dan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung yang dituangkan dalam visi pembangunan tahun 2021-2026 yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera,” ucapnya.
Ia juga mengatakan inflasi membawa pengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung. Namun hal tersebut bukan jadi kendala. Dilihat dari pencapaian indikator makro, Kabupaten Bandung mengalami perubahan signifikan pada semua sektor sebagai hasil kinerja dari seluruh bidang pembangunan yang dilaksanakan melalui kolaborasi pentahelix pemerintah Kabupaten Bandung, dunia usaha, komunitas, akademisi, insan media dan masyarakat.
“Kita lihat dari realisasi pendapatan Kabupaten Bandung, tahun anggaran 2023 mencapai 6,3 triliun rupiah atau mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 5,9 triliun rupiah. Sementara itu APBD Kabupaten Bandung 2022 sebesar 5,3 triliun rupiah. Mengalami peningkatan di tahun 2023 sekitar 6,8 triliun rupiah. Dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 7,5 triliun rupiah,” katanya.
Menurutnya tingkat PDRB, mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 143 triliun rupiah menjadi sebesar 153,9 triliun rupiah pada tahun 2023.
Serta laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 5,3 persen menjadi 4,5 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di masa transisi pandemi dan endemi melalui program pemulihan di Kabupaten Bandung. Dilihat dari indikator sosial, raihan indeks pembangunan manusia atau IPM Kabupaten Bandung mengalami kenaikan dari nilai IPM pada tahun 2022 yaitu 73,16 poin, menjadi 73,74 poin pada tahun 2023.
“Angka harapan hidup mengalami kenaikan, dari tahun 2022 73,46 tahun menjadi 74,03 tahun pada tahun 2023. Angka rata-rata lama sekolah juga mengalami kenaikan, yang pada tahun 2022 sebesar 9,0 tahun menjadi 9,12 tahun pada tahun 2023. Sedangkan angka lama sekolah meningkat dari tahun 2022 12,71 tahun, dan naik 12,73 tahun pada tahun 2023,” jelas Kang DS.
Menurutnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 mencapai 6,98 persen turun di tahun 2023 menjadi 6,52 persen.
“Adapun angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 6,80 persen turun menjadi 6,40 persen di tahun 2023,” katanya.
Patut disyukuri bersama, bahwa di akhir 2023 tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung mengalami penurunan sebesar 0,3 persen. Semula pada tahun 2022 sebesar 1,48 persen dan tahun 2023 menjadi 1,23 persen.
Ia mengatakan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, berbagai intervensi kebijakan telah dilakukan. Di antaranya implementasi melalui program prioritas yang dilaksanakan bersama unsur pentahelix.
“Khusus pada bidang infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2023 telah meresmikan dua rumah sakit umum daerah, yaitu RSUD Bedas Cimaung dan RSUD Bedas Kertasari. Tahun 2024 juga sudah diresmikan dua rumah sakit yaitu RSUD Bedas Tegalluar dan RSUD Bedas Arjasari. Mohon doa dan dukungan, kita akan segera menyelesaikan RSUD Bedas Ciwidey atau Pacira,” jelasnya.
Ia mengatakan dalam pelayanan sanitasi, tercatat adanya peningkatan capaian akses sanitasi Kabupaten Bandung. Dari 91,55 persen di tahun 2022 menjadi 92,61 persen di tahun 2023.
Sementara akses air bersih di tahun 2022 yaitu 87,55 menjadi 88,50 persen dan presentasi volume sampah terolah pada tahun 2022 adalah 74,93 persen naik tahun 2023 81,09 persen.
Kang DS juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah dan pegiat lingkungan atas partisipasinya dalam berbagai program pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung. Sehingga selama tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
“Kabupaten Bandung juga sudah mendapatkan penghargaan 100 persen ODF ODF (Open Defecation Free) dari Gubernur Jawa Barat. Pencapaian tersebut diraih melalui sinergi dan kolaborasi dengan unsur pentahelix dan penguatan pemerintah desa,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam upaya peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat untuk menjamin kesehatan masyarakat, katanya, cakupan kesehatan semesta UHC Kabupaten Bandung meningkat yaitu mencapai 99,57 persen pada tahun 2023 dari tahun 2022 96,8 persen.
Selanjutnya dalam bidang pengendalian dan pengawasan, katanya, Kabupaten Bandung dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebanyak 8 kali berturut-turut,” ucapnya.
Kemudian dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kata Kang DS, KPK RI melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP), pemeirntah daerah didorong untuk melakukan transformasi nilai praktek pemerintah daerah guna tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
“Alhamdulilah atas keberhasilan dan implementasi layanan publik yang transparan, dan akuntabel melalui layanan digital, Kabupaten Bandung juga menjadi salah satu dari tiga daerah yang dipilih KPK RI sebagai daerah percontohan kabupaten/kota anti korupsi di Jawa Barat dan memiliki desa antikorupsi tingkat nasional yaitu Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Kemudian dalam penerapan reformasi birokrasi yang efektif, indeks reformasi birokrasi (IRB) Kabupaten Bandung pada tahun 2022 meraih predikat B dengan nilai 63,32 poin dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 83,67 poin dengan predikat A, sehingga menjadi wilayah dengan IRB tertinggi di Jawa Barat.
“Alhamdulillah realisasi program dan kegiatan pembangunan yang diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bandung memberikan dampak positif, selama kurun waktu 3 tahun kepemimpinan saya selaku Bupati Bandung, telah berhasil meraih tota apresiasi sebanyak 354 buah, di antaranya 4 buah lencana dan 1 brevet, 1 pin kehormatan, 7 medali, 45 trophy, 12 plakat dan 19 sertifikat dalam berbagai urusan pembangunan” jelasnya.
“Baik penghargaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat serta penghargaan dari instansi lainnya. Sebagai buah kerja keras kita bersama, meraih penghargaan tentu saja bukan tujuan utama program pembangunan,” kata Bipati.
Editor : Uden
