21 Oktober 2021

SatuNews

Beyond the News

Mulai Hari Ini Bandarlampung Terapkan PPKM Darurat

2 min read

BANDARLAMPUNG – Terhitung mulai pukul 00.00 Wib, Senin (12/7), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai diterapkan di wilayah Kota Bandarlampung.

Pembatasan kegiatan berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang, atau bersamaan dengan Idul Adha 1442 Hijriah. Ini artinya, selama kurun waktu 8 hari ke depan, semua kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan tidak dibolehkan.

“Bandarlampung sudah masuk level empat penyebaran Covid-19, maka sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 20 Tahun 2021, kota ini berstatus PPKM Darurat,” kata Sukarma Wijaya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakot Bandarlampung, Minggu (11/7).

Sekarma minta masyarakat Bandarlampung tidak melakukan perjalanan ke luar daerah, serta mengurangi mobilitas selama pemberlakuan PPKM Darurat.

Akan halnya warga dari luar Kota Bandarlampung, tidak dibolehkan masuk terkecuali mereka yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

“Selama mereka memiliki syarat-syarat yang ditentukan, yakni surat vaksin dan swab antigen atau PCR, dibolehkan melintasi posko penyekatan,” kata Sukarma.

Terkait dengan operasional pasar tradisional, mantan Kadisdik Bandarlampung itu menyatakan, pihaknya sudah minta UPT Pasar untuk memperhatikan protokol kesehatan (prokes) antara pedagang dan pembeli. Jaga jarak, memakai masker, serta menyediakan tempat cuci tangan.

Sesuai Imendagri 20/2021, dijelaskannya, tempat-tempat usaha yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan sembako dan konsumsi masyarakat, tetap diberikan kesempatan beroperasi. Aakan tetapi, kata dia, kegiatannya dibatasi hingga pukul 20.00 Wib.

“Angkringan boleh buka hingga pukul 20.00 Wib, tapi tidak boleh menyediakan tempat duduk selama membuka usaha. Yang tidak boleh buka sama sekali adalah toko pakaian dan pariwisata,” ungkapnya.

 

Sosialisasi

 

Sehari sebelum penerapan PPKM Darurat diterapkan, Minggu (11/7), Pemkot Bandarlampung menyosialisasiakan hal ini kepada masyarakat.

Utamanya, berbagai hal yang harus dipatuhi oleh masyarakat maupun para pelaku usaha. “Bukan berarti kita tidak membolehkan sama sekali mereka berdagang (berjualan),” ujar Sukarma Wijaya pula.

Mengenai mobilitas kendaraan, sebelumnya Pemprov Lampung pun sudah memperketat pengawasan sejumlah simpul tranportasi.

Salah satunya, sebagaimana dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Lampung, Bambang Sumbogo, dengan melakukan penyekatan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.

“Penyekatan untuk mengurangi mobilitas masyarakat, dimana kami melakukannya dengan skema dua arah,” jelas Bambang, Minggu (11/7).

Yakni, menuju Sumatra disekat di Pelabuhan Merak dan menuju Jawa disekat di Pelabuhan Bakauheni. Dalam penyekatan tersebut, masyarakat yang tidak membawa dokumen yang dipersyaratkan, akan diminta putar balik.

Kendati demikian, ujar dia, tidak semua pelaku perjalanan yang memiliki persyaratan lengkap dibolehkan meneruskan perjalanan. Sebab, hal itu hanya berlaku bagi warga yang memiliki kebutuhan mendesak. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *