27 Juli 2021

SatuNews

Beyond the News

Jalur Prestasi dan Afirmasi PPDB Disoal

2 min read

BANDARLAMPUNG – Dari delapan laporan masyarakat tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA yang masuk ke meja Ombudsman RI Perwakilan Lampung, sebagian besar menyoal jalu prestasi dan afirmasi.

Dua hal ini dipermasalahkan, lantaran dinilai tidak selaras dengan ketetntuan yang berlaku.

“Semua laporan yang kami terima, diberikan langsung ke Kantor Ombudsman maupun secara daring,” kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf, Selasa (6/7).

Menurutnya, laporan-laporan tersebut berkaitan dengan sistem yang tidak mengakomodir beberapa hal. Nur Rakhman mencontohkan, pada jalur prestasi yang tidak dapat mendaftar pada zonasinya dan harus berjenjang. “Kita tahu bahwa, tidak semua lomba itu berjenjang,” ungkapnya.

Selain itu, jelas dia, pada jalur afirmasi yang terdapat syarat kartu keluarga (KK) yang seharusnya dititik beratkan pada jalur zonasi (tempat tinggal).

“Pada regulasi, justru dapat mendaftar jalur apa saja pada zonasinya, selagi memenuhi syarat. Baik itu zonasi, prestasi maupun afirmasi,” ungkap Nur Rakhman pula.

Terhadap laporan tersebut, Ombudsman berupaya menindaklanjuti dengan mekanisme respon cepat Ombudsman (RCO), karena hal ini berkaitan dengan hak pendidikan dan memiliki berbatas waktu.

“Laporan terkait PPDB ditindaklanjuti dengan RCO. Jadi bukan seperti laporan regular di Ombudsman, karena PPDB ini kan jangka waktu pendaftarannya terbatas maka cepat harus kami tindaklanjuti,” ungkapnya.

Setidaknya, kata Nur Rakhman, akan ada solusi minimal bahwa peserta didik dapat mendaftar sesuai ketentuan yang ada, bukan gagal di awal.

Berkaitan dengan langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Ombudsman sangat mengapresiasi hal tersebut.

Lembaga ini menilai, Disdikbud Lampung tanggap dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan selama PPDB berlangsung. Yakni, melalui koordinasi telepone maupun pertemuan secara langsung oleh pihak calon siswa.

Hal ini dianggap, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung kooperatif dengan dapat segara menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kedepan perhatian kami adalah proses PPDB di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kami harap masyarakat turut mengawal proses ini agar berjalan lancar dan tetap menerapkan prinsip akuntabel dalam setiap prosesnya,” ungkap Nur Rakhman pula.

Ombudsman berharap, Disdikbud Kabupaten Kota kooperatif jika nanti terdapat pengaduan dari masyarakat, sehingga sebisa mungkin diselesaikan dulu di internal masing-masing. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *