Sen. Apr 12th, 2021

DPRD Lampung Soroti ‘Kejanggalan’ Masa Jabatan Komite Sekolah SMAN di Bandarlampung

2 min read

BANDARLAMPUNG – Kepengurusan komite sekolah sewajarnya diisi oleh perwakilan wali murid. Pembetukannya pun berdasar kesepakatan antara pihak sekolah dan wali murid pula.

Nyatanya, di Bandarlampung ada salah satu SMAN yang kepengurusan komite sekolahnya bertahun-tahun tak tergantikan.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendapati fakta tersebut melalui laporan masyarakat saat masa reses beberapa waktu lalu.

“Pada Reses yang lalu, kita mendapat aduan dari masyarakat bahwa ada komite sekolah di salah satu SMA di Bandarlampung yang kepengurusan komitenya tidak diganti selama 20 tahun. Memang benar, anggota komite sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua siswa, yang substansinya bisa mengakomodir keinginan orang tua siswa. Namun, kalau sudah bertahun – tahun, kan anak muridnya sudah tidak sekolah di SMA itu lagi,” jelas Ketua Fraksi Gerindra itu, baru ini.

Untuk itu, dirinya berharap pemerintah harus turun tangan mengatasi permasalahan ini. Mungkin, kata dia, salah satu penyebabnya adalah tidak ada sinkronisasi dan sinergi antara kebijakan pemerintah dengan kebijakan yang dibuat sekolah.

“Sehingga hal ini terjadi. Jadi, kita minta hal ini menjadi sorotan pemerintah. Artinya, regulasi yang mengatur hal itu harus ada dan jelas,” tegasnya.

Mirza menjelaskan, komite sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Komite Sekolah juga bertugas memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: kebijakan dan program Sekolah; Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja Sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan kriteria kerja sama Sekolah dengan pihak lain,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Lampung sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Aprilliati mengatakan pengurus komite sekolah mestinya tak boleh menjabat lebih dari empat tahun.

“Karena tugasnya kan tidak mudah, jadi butuh energi dan kemampuan ekstra untuk menghimpun aspirasi para wali murid. Selain itu, tentu saat menjadi pengurus dia juga harus merupakan wali murid pula. Kalau di sendiri bukan lagi sebagai wali murid maka kepentingannya patut dipertanyakan,” kata Aprilliati, Senin (29/3).

Ia juga mengatakan, Komisi V DPRD Lampung akan mendalami temuan itu saat rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Pendidikan. “Kita juga nanti akan coba melakukan sampling dari beberapa SMAN, untuk melihat apakah peraturan daerah yang mengatur komite sekolah itu diperlukan atau tidak,” tukasnya.

Sarat Kepentingan

Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Kota Bandarlampung, Ahmad Apriliandi Passa menilai kepengurusan komite sekolah yang dijabat bukan oleh wali murid terlebih selama 20 tahun sangat tidak baik dan tidak efektif.

“Karena dimungkinkan sarat kepentingan, bukan membawa kepentingan dari siswa dan wali murid yang lebih up to date,” kata dia.

Komnas PA juga menilai pemerintah perlu membuat regulasi agar komite sekolah bisa lebih tertata, profesional dan tak jadi ‘bancakan’ oknum.

“Termasuk membatasi masa jabatan kepengurusan komite sekolah,” tukasnya. (Gar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *