Sab. Nov 28th, 2020

Dilarang Bagi Sembako, Parpol ‘Semprot’ Camat dan Lurah

3 min read

BANDARLAMPUNG – Partai Perindo mengeluarkan pernyataan sikap terkait pelarangan sosialisasi yang dilakukan bakal calon kepala daerah (balonkada) oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandarlampung.

Ketua Perindo Kota Bandarlampung, Susanti menilai pelarangan tersebut menciderai nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Susanti mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN, baik Lurah atau Camat yang terang-terangan melarang balonkada bersosialisasi.

“Mereka (oknum lurah, red) merupakan lembaga yang independen dan mengayomi masyakarat. Bukannya justru melakukan pelarangan,” kata Susanti, Rabu (5/8).

Padahal, kata dia, di masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru, warga sudah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Namun diwajibkan menerapkan protokol kesehatan.

“Termasuk melaksanakan kegiatan keagamaan di tempat ibadah serta menyelenggarakan perkumpulan lainnya. Asalkan menerapkan protokol kesehatan,” terangnya.

Selain itu, pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota yang akan bersosialisasi tersebut, tidak melanggar aturan hukum yang ada.

“Mereka masih bebas untuk melakukan sosialisasi, sebelum adanya penetapan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” sebutnya.

Karena itu, lanjut dia, larangan yang dilakukan oleh beberapa oknum tersebut tidak memiliki dasar.

“Karena pada dasarnya, negara menjamin kebebasan setiap warganya untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul serta berserikat,” ucapnya.

Dia menegaskan, DPD Partai Perindo Kota Bandarlampung menolak setiap tindakan dan perilaku yang melawan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

“Karena itu, DPD Partai Perindo meminta kepada aparat penegak hukum agar segera mengambil tindakan tegas, terkait pelanggaran ini,” tegasnya.

Di lain pihak, Partai Golkar meminta oknum Lurah dan Camat untuk ‘belajar’ mengenai aturan sosialisasi sebelum bertindak.

“Kita menyesalkan apa yang disampaikan Camat dan Lurah, saya sebagai Sekretaris Golkar (Kota Bandarlampung) meminta Camat dan Lurah belajar dulu tentang apa sih tugas pokok dan fungsi mereka,” kata Sekretaris Golkar Bandarlampung, Ali Wardana.

Ali menuturkan, dia sempat heran dan tertawa dalam hati, kala melihat ada video seorang Lurah wanita yang melarang sosialisasi namun dengan perkataan yang ia sebut terlihat bodoh.

“Ada juga ibu-ibu lurah itu, bicara saja belepotan, ngomongin gugus tugas, kan sudah tidak ada gugus tugas, adanya satgas covid. Dia nyuruh menatap aturan, tapi dia sendiri didak tahu aturan,” tuturnya.

Selain itu, sambung Ali, ada juga oknum lurah yang bicara tengang Undang-undang (UU) Pemilu, padahal saat ini belum ada satu pun calon yang ditetapkan KPU.

“Sekarang kan belum ada calon walikota dan wakilnya, jadi UU apa yang mau dipakai. Jadi jangan pakai alasan yang tidak jelas. Janganlah mengajarkan masyarakat aturan yang tidak benar, marilah berdemokrasi dengna sebenar benarnya,” ujar Anggota DPRD Kota Bandarlampung itu

Bukan hanya, itu alasan lainnya yang dilontarkan para oknum Camat dan Lurah pun, menurut Ali, sangat mengada-ada. “Alasan tidak izin ke RT lah, padahal ngapain ke izin ke RT, apa izinnya.” tanyanya.

Kalau sosialisasi salah, sambung Ali, semestinya yang bertindak bukan camat-lurah, tapi jajaran Bawaslu.

“Kita ada KPU-Bawaslu. Kalau tidak bubarkan saja panwascam yang ada di kecamatan dan pengawas kelurahan itu. Biar yang tugas untuk Pilkada ini Camat dan Lurah saja,” kesalnya.

Aturan

Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila), Edi Rifai menyatakan bahwa bagi-bagi sembako atau bantuan lain kepada warga oleh tim atau balonkada sah-sah saja.

Menurutnya, selagi tidak ada unsur mengajak untuk memilih atau tidak memilih salah satu balonkada, perbuatan tersebut tidak bisa masuk ranah pidana.

Sebab, kata Edi, saat ini belum ada satupun pasangan balonkada yang ditetapkan KPU.

“Kalau sudah ada yang ditetapkan, maka Undang-undang pemilu lah yang digunakan. Maka kalau sudah ditetapkan dan ada politik uang bisa dijerat dengan Undang-Undang pemilu,” kata Edi.

Walau saat ini belum ada pasangan calon yang ditetapkan, bukan berarti tidak ada UU yang dapat menjerat balonkada.

“Saat ini kan belum ada pasangan calon, maka UU yang bisa dipakai yaitu pasal 149 KUHP: barang siapa yang memberi hadiah atau janji supaya orang memilih atau tidak memilih, itu bisa dipidana,” jelasnya.

Namun dalam UU 149 KUHP, ada dua unsur yang harus terpenuhi. “Misal ada pembagian sembako, itu dia sudah memberi hadiah, berapa pun nilainya itu tidak jadi soal. Unsur kedua, ada tidak ajakan untuk memilih atau tidak memilih,” sebutnya.

Jika kedua unsur itu terpenuhi, barulah tim atau balonkada bisa dijerat pidana dalam pasal 149 KUHP.

“Kalau dia sudah memberi atau berjanji lalu ada ajakan, misal pilihlah saya, intinya mengajak memilih, atau mengajak warga jangan pilih si A, dia kena pasal 149 KUHP,” jelasnya.

Jadi, kembali Edi menegaskan, pasal tersebut akan terkena bagi yang mengajak memilih atau tidak memilih.

“Jadi kalau hanya bagi-bagi sembako, memperkenalkan diri tanpa ada ajakan itu tidak apa apa,” tukasnya. (Gar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *