Ming. Okt 25th, 2020

Ada Kerugian Negara, Perjas Sekretariat DPRD Mesuji Disoal

2 min read

Ada waktu 60 hari batas waktu menindaklanjuti LHP BPK atas kerugian negara APBD Mesuji 2019. Selain Perjas Sekretariat DPRD, proyek Dinas PUPR pun ‘bermasalah’.

 

MESUJI – Sebanyak Rp35,94 juta uang kerugian negara dari pos Perjalanan Dinas (Perjas) Sekretariat DPRD Kabupaten Mesuji disoal. Sejumlah pihak minta, agar DPRD segera membentuk panitia khusus (Pansus).

Langkah penyelesaian itu perlu dilakukan, mengingat jumlah kerugian negara dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI 2019 tersebut, tak hanya terjadi di Sekretariat DPRD saja.

Ada enam item kerugian negara di institusi lain yang disebut BPK dalam laporannya tersebut. Totalnya mencapai miliar rupiah.

Di antaranya, honorarium yang tidak sesuai ketentuan Rp177 juta, belanja bahan bakar minyak (BBM), Gas, dan pelumas pada Sekretarian Daerah Rp134 juta, penggunaan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis Rp45 juta.

Lalu, pembangunan gedung kantor dan Alun Alun Mesuji Rp645 juta, serta proyek pengerjaan peningkatan jalan pada Dinas PUPR Mesuji Rp1,667 miliar, serta bantuan tidak terduga yang digunakan untuk pembangunan pagar Rumah Dinas Bupati Rp168 juta.

Dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu (5/8), Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, Elfianah menegaskan, Dewan akan terus mengawal temuan BPK ini. “Pemda Mesuji harus mengembalikan kerugian negara tersebut,” ungkapnya.

Elfianah tidak menjelaskan soal pembentukan Pansus. Namun, dalam menyikapi LHP BPK pada Dinas PUPR Mesuji yang nilainya mendekati Rp2 miliar, Kertua Dewan menyatakan kalau pihaknya sudah mengundang sejumlah rekanan (pihak) ketiga, untuk klarifikasi.

“Beberapa hari lalu kami undang (pihak ketiga) untuk dimintai keterangan. Tapi hanya satu yang hadir, itupun bukan direkturnya,” kata Elfianah pula.

Pemanggilan pihak ketiga ini dilakukan, merujuk pada statemen Kepala Dinas PUPR kabupaten Mesuji, Ridwan Zulkifli saat dikonfimasi wartawan, beberapa hari lalu.

Ketika itu, Ridwan Zulkifli mengatakan, pengembalian kerugian negara senilai Rp1,6 miliar adalah tanggung jawab rekanan. “Dalam waktu dekat kami akan mengagendakan kembali pertemuan dengan pihak rekanan,” tgerang Elfianah. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *