Sab. Nov 28th, 2020

Sektor Bisnis Dihempas Corona

3 min read

Perusahaan besar hentikan operasional, bisnis kecil banyak gulung tikar. Karyawan dirumahkan, jumlah pengangguran bertambah hingga jutaan.

BANDARLAMPUNG – Dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 sangat luar biasa. Bisnis kecil semisal UMKM sampai perusahaan besar merasakan imbasnya.

Setali dengan hal itu, tentu saja, jumlah pengangguran ikut bertambah. Pemerintah pun telah memperkirakan angka pengangguran tahun ini akan kembali meningkat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahkan mengatakan dalam skenario terberat yang dimiliki pemerintah saat ini tingkat pengangguran bisa naik 5,2 juta orang karena penyakit tersebut.

“Pengangguran yang selama 5 tahun turun, akan naik. Skenario berat ada kenaikan 2,9 juta orang dan bisa lebih berat 5,2 juta orang,” katanya baru-baru ini.

Sri Mulyani mengatakan peningkatan angka pengangguran tersebut akan berimplikasi pada kenaikan jumlah penduduk miskin. Agar masalah tersebut tak benar-benar terjadi, pemerintah kata dia, akan menggeber pelaksanaan program kartu prakerja.

Sasaran program tersebut adalah 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani beberapa waktu lalu mengatakan dengan program tersebut nantinya korban PHK yang dinyatakan berhak menerima bantuan akan diberi dana pelatihan Rp1 juta per periode pelatihan.

Peserta program nantinya juga akan diberikan bantuan tambahan senilai Rp600 ribu selama 4 bulan dan insentif mengisi survei sebesar Rp50 ribu selama tiga bulan. Jadi total bantuan korban PHK yang menjadi peserta program Rp3,55 juta. 

Bantuan tersebut diharapkan bisa meningkatkan ketrampilan korban PHK sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik.

“Kami harapkan yang terkena PHK bisa diserap dalam bantuan tersebut,” ujarnya.

Sementara di Bandarlampung, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mencatat hingga saat ini ada 33 perusahaan telah merumahkan karyawan.

“Data per tanggal 13 April 2020 ada 33 perusahaan dengan jumlah 1.437 karyawan yang telah dirumahkan,” ujar Kepala Disnaker Kota Bandarlampung, Wan Abdurrahman, Selasa (14/4).

Data tersebut, kata dia, merupakan pembaruan terakhir sejak pekan pertama Bulan April.

“Per 6 April kemarin data sebanyak 28 perusahaan, hingga data kemarin (13 April) ada penambahan 4 perusahaan yang merumahkan karyawannya,” ujarnya.

Dia menyebut karyawan yang telah dirumahkan oleh perusahaan tidak di PHK. Sebab selama tidak bekerja secara langsung, mereka tetap memperoleh penghasilan setiap bulannya. Bahkan terdapat beberapa perusahaan yang bahkan memberikan gaji plus insentif sebelum merumahkan karyawan.

“Yang dirumahkan tersebut tetap di gaji, bahkan ada perusahaan yang bahkan ditambahkan insentif sebelum merumahkan karyawannya, dan apabila kondisi sudah stabil nanti mereka (karyawan) itu akan dipanggil kembali jadi bukan diberhentikan,” katanya.

Selain itu terhadap karyawan yang di PHK, atau sedang dalam mencari pekerjaan terlebih dalam masa pandemi wabah Covid-19 saat ini, Ia meminta untuk memanfaatkan program kartu prakerja.

“Kita melaksanakan program pemerintah pusat itu kartu prakerja itulah yang menjadi solusi dari pemerintah pusat. Jadi kita mengimbau kepada masyarakat yang berstatus di PHK dan pencari kerja, untuk segera mendaftarkan ke situs Kemnaker dan harus ada tahapan yang dilakukan,” pungkasnya.

UMKM

Di lain sisi, berdasar hasil survei internal BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lampung, sektor usaha yang paling terdampak diantaranya penyedia jasa akomodasi, pariwisata, makanan dan minuman, properti, transportasi massal, hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Kita survei sendiri dari Hipmi. Itu hasilnya, rata-rata diatas 70 persen omset drop, bahkan sampai ada yang 100 persen. Banyak yang gulung tikar,” kata Ketua BPD Hipmi Lampung, Arie Nanda Djausal, Rabu (15/4).

Dia menilai, langkah antisipasi dampak ekonomi terhadap bisnis kecil dan menengah sangat perlu dilakukan. Sebab, kata dia, di Lampung saja setidaknya ada lebih kurang 1 juta UMKM dan menyerap tenaga kerja hingga 71 persen.

“Bayangkan jika semua terpukul akibat terdampak Covid-19, berapa banyak pengangguran yang terjadi. Penyebaran virus ini membuat pergerakan manusia dan barang menjadi terbatas, itu bahayanya bagi ekonomi,” jelas Arie.

Ia mengaku, Hipmi tidak bisa berbuat terlalu banyak untuk menangani dampak ekonomi tersebut. Sebab, kata dia, dari sekitar 1 juta unit UMKM tersebut, baru sebagian kecil yang terdaftar di Hipmi. Sedangkan di kondisi seperti sekarang, para pelaku UMKM sangat memerlukan informasi tentang kebijakan fiskal pemerintah, termasuk juga bantuan hukum.

“Saat ini kami hanya bisa bantu internal kami. Tapi, berapa banyak UMKM yang tergabung di Hipmi, itu hanya sebagian kecil. Sedangkan sebagian besarnya dari mana mereka akan mendapatkan informasi, bantuan hukum, dan lain-lain. Kalau mereka (UMKM) roboh semua, bisa bahaya buat ekonomi kita,” tutupnya. (Gar/Rol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *