Jum. Okt 30th, 2020

Dugaan Honorer Titipan, Dua Fraksi Dorong Komisi I Panggil BKD

2 min read

BANDARLAMPUNG – Ketua Fraksi Partai Demokrat, Hanifal mendorong Komisi I DPRD Lampung memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait dugaan pegawai honorer ‘titipan’ di lingkungan Pemprov Lampung.

“Kita meminta kepada Komisi I untuk memanggil ulang BKD. Sebab kita ketahui, beberapa waktu lalu Kepala BKD saat itu berhalangan,” kata Hanifal, Selasa (3/3).

Dirinya juga mengaku sudah berkordinasi terkait upaya pemanggilan tersebut dengan Ketua Komisi I Yozi Rizal yang juga merupakan anggota Fraksi Demokrat.

Terpisah, Fraksi Gerindra DPRD Lampung secara tegas mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat mematuhi surat edaran yang dikeluarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung, tertanggal 1 Oktober 2019 lalu, tentang usulan tenaga kontrak (honorer) tahun anggaran 2020.

Sekretaris Fraksi Gerindra, Ikhawn Fadil Ibrahim menyebut setidaknya ada tiga poin penting dalam edaran dimaksud.

Pertama, melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja tenaga kontrak dilingkungan OPD sebagai dasar pertimbangan usul perpanjangan tenaga kontrak tahun 2020.

Kedua, tenaga kontrak yang dapat diusulkan adalah tenaga kontrak yang telah mendapatkan SK Gubernur Lampung tahun 2019, dan untuk pembayaran honorarium telah tersedia dalam DPA serta tidak diperkenankan menambah anggaran dan tenaga kontrak baru untuk tahun 2020.

Ketiga, menyampaikan data hasil evaluasi berupa : 

– berita acara pelaksanaan yang ditandatangani tim evaluasi masing – masing OPD.

– hasil evaluasi secara kolektif yang mencantumkan kriteria penilaian.

– foto Copy SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan terakhir.

Selanjutnya, data tersebut disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala BKD paling lambat akhir bulan Oktober 2019.

“Ini sangat jelas, jadi. Semua OPD wajib mematuhi surat itu. Jangan, sampai edaran dikeluarkan tetapi tidak dipatuhi. Apalagi, surat itu langsung di tanda tangani oleh Sekda, Fahrizal Darminto saat beliau menjabat Pj,” kata Ikhawn Fadil Ibrahim, melalui pesan tertulis.

Ketika perintah Sekda tidak dijalankan, kata Ketua Komisi III DPRD Lampung itu, maka perlu ada evaluasi secara meyeluruh. Sebab, Sekda adalah jabatan tertinggi di wilayah pemerintahan Provinsi Lampung. “Kalau tidak diindahkan, maka perlu ada evaluasi,” tukasnya. (Gar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *