Jum. Okt 30th, 2020

Pekerjaan Rumah Pengelolaan Dana Desa

2 min read

Dana desa tak cukup ampuh menggenjot pembangunan, dua program unggulan disiapkan. Namun perjalanan masih panjang, ada banyak pekerjaan rumah yang menunggu diselesaikan.

BANDARLAMPUNG – Pencairan dana desa tahap pertama tahun 2020 sudah dimulai. Untuk Provinsi Lampung, Gubernur Arinal Djunaidi meminta pengelolaan dana desa diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya, menurut Arinal dana desa tahun ini akan lebih diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif.

“Mulai dari pengolahan pasca panen, industri kecil, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pengungkit ekonomi desa,” ujarnya saat Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Provinsi Lampung, di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Selasa (18/2).

Arinal juga mewanti-wanti agar kepala desa dapat memastikan pemenuhan persyaratan untuk pencairan dana desa dan pelaporan serta pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana aturan yang berlaku.

“Jangan sampai keterIambatan administrasi akan menggangu kelancaran pekerjaan. Tahun 2020 ini seluruh desa di Provinsi Lampung dapat menyerap seluruh anggaran dana desa,” ujar Gubernur.

Pun dia menekankan pentingnya sebuah provinsi untuk memiliki program unggulan peningkatan pembangunan desa. Provinsi Lampung, kata Arinal, telah memiliki dua program unggulan, yakni ‘Desa Berjaya’ dan ‘Smart Village’.

“Program Desa Berjaya bertujuan untuk meningkatkan status desa sangat tertinggal dan tertinggal. Sementara, Smart Village bertujuan agar desa dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cerdas dan mengembangkan potensi yang dimiliki,” jelasnya.

Meski mengaku punya program unggulan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) nyatanya menilai Provinsi Lampung belum mampu merealisasikan percepatan pembangunan kawasan pedesaan.

Berdasar laporan Kementrian, setidaknya masih ada 19 desa sangat tertinggal serta 504 desa tertinggal dari jumlah total 2.345 desa yang ada di Provinsi Pampung. Sementara untuk desa berkembang, baru mencapai 1.674 desa, kemudian desa maju 232 dan desa sangat maju hanya 6 desa.

Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi Kemendes PDTT, Supriadi menyebut dalam meningkatkan pemanfaatan dana desa memang tidak ada cara lain selain meningkatkan kesadaran pemerintah desa itu sendiri.

Selain itu, kata dia, persoalan lain yang harus dibenahi adalah belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah desa dengan Kementerian. Karena menurutnya, koordinasi mutlak harus diperbaiki jika tidak ingin pemerintahan desa berjalan carut marut.

“Persoalan lain yang harus dibenahi adalah belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah desa dengan Kementerian koordinasi mutlak harus diperbaiki jika tidak ingin pemerintahan desa berjalan carut marut,” jelas Supriadi.

Oleh karena itu, dia berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus melakukan pembinaan dan pengendalian kepada pemerintah desa sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari dana desa yang di berikan. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *