Kam. Okt 22nd, 2020

Fakta Baru Sengkarut Rekrutmen Panwascam Pesibar Mulai Terungkap

3 min read

PESISIR BARAT – Fakta baru sengkarut rekrutmen anggota Panwascam Pilkada 2020 di Pesisir Barat (Pesibar) mulai terungkap. Salah satu calon anggota panwascam yang memperoleh nilai CAT (computer asissted test) tertinggi bernama Albert Perbasya justru tak lolos seleksi. Albert gugur setelah menjalani tahapan wawancara.

Albert merupakan mantan Ketua Panwaskab (sekarang Bawaslu) Pesibar 2015-2016 dan mendaftar di Kecamatan Pesisir Utara.

Di Kecamatan tersebut pula adik kandung dari Komisioner Bawaslu Pesibar, Abd. Kodrat bernama Budi Santoso lolos menjadi anggota Panwascam.

“Informasinya memang saya salah satu peserta yang memiliki hasil CAT tertinggi, tapi kan ada penilaian subjektif di wawancara yang menjadi wewenang komisioner Bawaslukab, ” ungkap Albert,  Kamis (19/12).

Potensi Melanggar Kode Etik

Meski tidak ada peraturan Bawaslu yang dilanggar, namun dugaan ‘permainan’ dalam seleksi Panwascam di Pesibar berpotensi melanggar kode etik.

Pegiat KJPP (Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu), Beni Yulianto mengatakan jika memang terbukti, maka hal tersebut dapat mencoreng semangat Pilkada Bersih yang selama ini digaungkan Bawaslu Provinsi Lampung.

“Meski tidak ada aturan yang secara gamblang melarang kakak-adik-iparan atau apapun sebangsanya dalam satu penyelenggara pemilu, dalam hal ini peraturan rekrut adhock, tapi kan tidak etis atau tidak elok, bisa membuat kegaduhan di masyarakat,” kata Beni.

Menurut Beni, dalam peraturan DKPP No 2/2017 juga untuk menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu maka dalam bersikap dan bertindak penyelenggara pemilu wajib berpedoman prilaku penyelenggara pemilu. 

“Bersikap dan bertindak penyelenggara pemilu itu sudah diatur dalam peraturan DKPP. Misalnya melaksanakan prinsif profesional, mandiri, akuntabel, kepentingan umum dan lain sebagianya. Jadi, tidak ada aturan di Bawaslu bukan berarti halal di peraturan lainnya, misalnya peraturan DKPP. DKPP ini tugasnya mengawasi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu,” jelas dia. 

Contohnya, sambung Beni, dalam bersikap dan bertindak wajib melaksanakan prinsip kepentingan umum dan akuntabel. 

“Poin prinsip berkepentingan umum itu salah satunya tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Begitu juga dengan prinsip akuntabel salah satu poinnya menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan 

peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan, bukan malah mengancam lapor ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik,” ungkap dia. 

Ia juga menyatakan apa yang terjadi pada proses rekrutmen Panwascam di Pesibar tersebut dapat dilaporkan ke DKPP.

“Ya silahkan saja dilaporkan ke DKPP, biar jelas. Kalau melanggar ada sanksi peringatan hingga pemecatan,  kalau tidak melanggar putusannya bisa direhabilitasi nama baiknya,” tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, tahapan seleksi anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Pesisir Barat (Pesibar) untuk pilkada 2020 telah rampung. Meski begitu, hasilnya masih menyisakan banyak persoalan. Yang paling baru adalah proses seleksi Panwascam diduga jadi ‘bancakan’ keluarga dan kerabat anggota Bawaslu setempat.

Di jejaring media sosial (medsos) facebook misalnya, dugaan kakak, adik, hingga saudara ipar yang terpilih jadi Panwascam Pesibar ramai dibicarakan.

Berdasar informasi yang dihimpun dari beberapa akun facebook warga Pesibar, salah satu anggota Panwascam di Kecamatan Pesisir Utara atas nama Budi Santoso disinyalir merupakan adik kandung dari Abd. Kodrat.

Abd. Kodrat merupakan salah satu anggota Bawaslu Pesibar Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran. Dalam percakapan di beberapa akun itu pula, didapati adanya dugaan Kodrat membantu lolosnya Panwascam atas nama Ruswan Efendi di Kecamatan Krui Selatan yang sebelumnya berdomisili di Kecamatan Pesisir Selatan yang berstatus sebagai pamannya.

Kodrat yang berlatarbelakang advokat itu juga diduga membantu meloloskan Panwascam atas nama Bambang Afriansyah di Kecamatan Lemong yang disebut-sebut masih ada hubungan saudara sepupu.

Selain Kodrat, nama Ketua Bawaslu Pesibar, Irwansyah juga ikut terseret. Irwansyah diduga membantu meloloskan adik iparnya, Erwin Saputra sebagai Panwascam di Kecamatan Lemong.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan kami masih coba mengkonfirmasi kebenaran kabar di medsos tersebut kepada Kodrat dan Irwansyah. (Red/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *