Sel. Okt 27th, 2020

Seleksi Panwascam Pesibar Diduga Jadi Bancakan Orang Dalam

3 min read

Dugaan adanya Panwascam titipan di Pesibar ramai diperbincangkan. Mulai dari anggota hingga Ketua Bawaslu disebut-sebut punya peran. Seleksi jadi bahan bancankan ?

PESISIR BARAT – Tahapan seleksi anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Pesisir Barat (Pesibar) untuk pilkada 2020 telah rampung. Meski begitu, hasilnya masih menyisakan banyak persoalan. Yang paling baru adalah proses seleksi Panwascam diduga jadi ‘bancakan’ keluarga dan kerabat anggota Bawaslu setempat.

Di jejaring media sosial (medsos) facebook misalnya, dugaan kakak, adik, hingga saudara ipar yang terpilih jadi Panwascam Pesibar ramai dibicarakan.

Berdasar informasi yang dihimpun dari beberapa akun facebook warga Pesibar, salah satu anggota Panwascam di Kecamatan Pesisir Utara atas nama Budi Santoso disinyalir merupakan adik kandung dari Abd. Kodrat.

Abd. Kodrat merupakan salah satu anggota Bawaslu Pesibar Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran. Dalam percakapan di beberapa akun itu pula, didapati adanya dugaan Kodrat membantu lolosnya Panwascam atas nama Ruswan Efendi di Kecamatan Krui Selatan yang sebelumnya berdomisili di Kecamatan Pesisir Selatan yang berstatus sebagai pamannya.

Kodrat yang berlatarbelakang advokat itu juga diduga membantu meloloskan Panwascam atas nama Bambang Afriansyah di Kecamatan Lemong yang disebut-sebut masih ada hubungan saudara sepupu.

Selain Kodrat, nama Ketua Bawaslu Pesibar, Irwansyah juga ikut terseret. Irwansyah diduga membantu meloloskan adik iparnya, Erwin Saputra sebagai Panwascam di Kecamatan Lemong.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan kami masih coba mengkonfirmasi kebenaran kabar di medsos tersebut kepada Kodrat dan Irwansyah.

Aturan

Aturan mengenai boleh tidaknya penyelenggara Pemilu punya hubungan keluarga pernah diulas dalam paper yang ditulis Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan, Fakultas Hukum Undar Jombang, Solikin Rusli.

Dalam tulisan tersebut, dasar yang dapat dijadikan pijakan adalah PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS, serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentng Pemilihan umum.

Jika mencermati konsideran (dasar filosofis) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum yang merupakan rujukan utama pembuatan PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS.

Sebagaimana diketahui Konsideran UU Nomor 7/2017 huruf b menyebutkan yang pada intinya bahwa “pengaturan pemilihan umum merupakan perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.”

“Artinya penyelengggaraan pemilihan umum selain memenuhi ketentuan sistem demokrasi tapi juga menuntut adanya demokrasi yang berintegrtas. Secara umum orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat,” kata dia.

Integritas, menurutnya, menjadi kata pilihan agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan orang yang dipilih seseuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat mayoritas.

Pada Pasal 36 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 3 Tahun 2018, syarat menjadi anggota KPPS, PPS dan KPPS “tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu”.

Lalu bagaimana jika sesama penyelenggara pemilu terdapat anak dan orangtua dan/atau kakak dan adik dan/atau sepupu, ipar, serta paman ?

Memahami istilah “ikatan perkawinan”, kata dia, jika menggunakan logika normatif maka semua orang akan memaknai suami dan istri.

“Menafsir dan memahami undang-undang tidak hanya cukup hanya menggunakan tafsir autentik saja, namun masih terdapat 9 tafsir lainnya, diantaranya adalah tafsir historis, tafsir restriktif, tafsir ekstentif dan lain-lain,” kata dia.

Dia menjelaskan, jika memahami dengan tafsir restrektif dengan cara mempersempit arti dari norma sebuah undang-undang maka “ikatan perkawinan” akan dimaknai sebagai ikatan suami istri saja.

Itu artinya yang dilarang menjadi anggota PPK,PPS dan KPPS hanya suami istri. Sehingga jika dalam PPK,PPS,KPPS terdapat anak, orangtua, kakak, adik, sepupu, ipar atau bahkan paman “dianggap” tidak melanggar undang-undang.

“Kira-kira pemahaman inilah yang dipakai oleh hampir semua anggota KPU/KPUD, karena memaknai UU berdasarkan norma yang tekstual saja,” tulisnya.

Namun, menurutnya, jika menggunakan tafsir ekstentif maka dalam PPK, PPS, KPPS tidak boleh terdapat anak, orangtua, kakak, adik atau family lain, 

Ia menyebutkan, PKPU tersebut menggunakan istilah “ikatan perkawinan” bukan ikatan “suami istri”. Jika yang dimaksud adalah hanya suami istri yang dilarang maka pasti PKPU akan menggunakan istilah “tidak dalam ikatan suami istri”.

Artinya istilah “ikatan perkawinan” mempunyai makna yang lebih luas jika dibandingkan istilah “ikatan suami isteri”. Dengan tafsir ekstentif tersebut maka family inti maupun family lain adalah bagian dari “ikatan perkawinan”.

“Dengan demikian seharusnya dalam PPK, PPS dan KPPS yang tidak diperbolehkan bukan hanya suami dan istri akan tetapi juga anak, orangtua, kakak, adik, sepupu, ipar atau bahkan paman tidak diperbolehkan karena PKPU menggunakan istilah “ikatan perkawinan” itu,” tukasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *