Jum. Okt 30th, 2020

Nasib BUMDes di Ujung Tanduk

3 min read

Ribuan BUMDes di Lampung dilaporkan ‘Mati Suri’. Triliunan Rupiah ADD yang digelontorkan pemerintah nyatanya belum bisa menyelamatkan penggerak ekonomi desa tersebut. BUMDes di ujung tanduk ?

BANDARLAMPUNG – Tahun 2019, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengalokasikan anggaran dana desa (ADD) sebesar Rp2,427 triliun untuk 2.435 desa di Provinsi Lampung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menekankan bahwa ADD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk di dalamnya penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Mirisnya, di akhir tahun, Presiden mendapati adanya laporan ribuan BUMDes yang ‘mati suri’. Di Provinsi Lampung, setidaknya ada 1.988 BUMDes bernasib demikian.

Dari ribuan BUMDes, hanya empat yang masuk kategori maju, masing-masing berada di Lampung Utara, Tanggamus, Way Kanan, dan Pesawaran.

Jumlah tersebut berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Lampung. Sementara 1.044 BUMDes masuk kategori dasar, 839 BUMDes tumbuh, dan 101 BUMDes berkembang.

Presiden sendiri meminta BUMDes terus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi desa. Ia mengingatkan, BUMDes yang didanai ADD harus mulai melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar.

BUMDes juga harus bisa membuka kanal distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke pasar nasional maupun global.

Jokowi mencatat, total ADD yang dialokasikan dalam APBN selama kurang lebih 5 tahun ini sebesar Rp 329,8 triliun. Pada APBN 2020, ADD akan meningkat menjadi Rp 72 triliun.

“Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri perdesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa,” kata dia.

Untuk tahun 2020, Jokowi menegaskan ADD harus sudah mulai dimanfaatkan sejak Bulan Januari.

“Utamakan program yang padat karya dan beri kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work,” ujarnya.

Tata Kelola BUMDes

Sementara itu, ekonom Universitas Lampung (Unila), Asrian Hendi Caya menilai BUMDes yang tidak beroperasi dengan baik saat ini akibat kurangnya tata kelola.

“Hal demikian akan menjadikan usaha tidak dapat dijalankan dengan tujuan yang jelas. Selain itu, usaha desa kadang tidak mempertimbangkan pasar, sehingga setelah berdiri dan jalan tidak dapat berkembang karena kesulitan pasarnya,” kata Asrian di Bandarlampung, Minggu (15/12).

Dia mengatakan, perkembangan BUMDes di Provinsi Lampung belum tergarap dengan baik. Padahal jika tergarap baik akan menghasilkan PAD dan menyerap tenaga kerja.

“Faktor utama BUMDes yang berkembang dan maju ialah karena ada potensi bisnis dan ada pengelola yang prefesional atau serius serta punya pengalaman baik dibidang bisnis. Mirisnya itu sudah sangat jarang ditemukan disini,” ujarnya.

Menurutnya banyak pemilihan usaha yang asal jadi tanpa memikirkan untung maupun rugi. Kemudian sering juga suatu usaha diserahkan ke pengelola yang tidak punya pengetahuan bisnis.

“Saya sering mendapatkan kasus pengelola usaha desa itu adalah orang yang tidak mengerti dibidang itu. Justru aparat atau pejabat desa menunjuk pengelola dari kalangan teman dekat, saudara yang notabenenya tidak paham sama sekali,” katanya.

Dia mengatakan pembinaan manajemen usaha seperti adanya administrasi usaha dan keuangan serta teknis produksi jarang dilakukan tiap desa yang ada di Lampung.

“Wawasan bisnis juga harus diberikan kepada aparatur desa sehingga mereka dapat bersama mendukung pengembangan bisnis BUMDes. Pembinaan secara berkala itu perlu, karena selain mengasah juga melatih kesiapan untuk memajukan suatu usaha,” pungkasnya. (Gar/Kmp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *