Kam. Okt 22nd, 2020

Bimtek Sipades Aplikasi Pengelolaan Asset Desa

2 min read
BANDARLAMPUNG – Kepala PMD Lampung Barat Yuda Setiawan, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) di Hotel Horison , Bandarlampung, beberapa waktu lalu.
Kegiatan Bimtek itu dilaksanakan selama tiga hari di Hotel Bukit Randu dan Hotel Horison Bandarlampung. Hadir pada kesempatan itu, Pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lambar Eri Susanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Lambar Yuda Setiawan, kepala Bapernas M Furqon, Kasi Sistem Informasi Kudes Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Satrio Gunawan selaku pemateri, dan peserta bimtek dari 15 kecamatan yang ada di Lambar.
Kepala PMD Lambar Yuda Setiawan menyampaikan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan aset Desa guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
Dijelaskannya berdasarkan hal tersebut, saat ini Kemendagri telah meluncurkan aplikasi Sipades guna pengelolaan aset Desa yang berpedoman pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa.
Bimtek ini sendiri menurutnya memiliki makna strategis sebagai salah satu perwujudan pembinaan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
“Hal ini dalam rangka pelaksanaan Sipades, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan aset Desa,” katanya.
Dirinya berharap melalui Bimtek ini, mampu menambah wawasan dan cakrawala berfikir bagi para perangkat desa.
“Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri yang akan bermuara pada pelayanan yang prima terhadap masyarakat,” harap Yuda.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perangkat desa di tujuh kecamatan dan akan berlangsung selama dua hari mendatang. Peserta akan dibekali dengan berbagai pengetahuan dari para narasumber yang berasal dari Kemendagri dan Kejaksaan Tinggi Lampung terkait jalannya pengelolaan aset desa.
Satrio Nugroho dalam arahannya mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting bagi aparatur desa. Sebab, pengelolaan, pendataan dan penataan aset desa sangat bergantung pada kualitas SDM aparatur yang ada.
“Untuk provinsi Lampung, kegiatan ini baru dilaksanakan oleh dua kabupaten, yaitu kabupaten Pringsewu dan Lampung Barat,” ucap Satrio.
Diapun menekankan, di tahun 2020 di Kabupaten Lampung Barat harus punya peraturan desa,  yang salah satunya aturan pengelolaan desa.
Perlu diketahui bahwa kewenangan di desa ada 2, yakni kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan berdasarkan usul desa.
“Oleh karena itu, dalam menjalankan kewenangan tersebut aparatur desa harus menguasai  aturan, jadi saya minta untuk semua peserta serius mengikuti kegiatan ini, untuk mendapatkan pengetahuan tentang Sipades secara maksimal,” harapnya.  (Jul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *