Sel. Okt 27th, 2020

Yusuf Kohar Bicara Pilkada dan Potensi Keterlibatan ASN

2 min read

BANDARLAMPUNG – Potensi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di belahan Indonesia manapun pasti selalu ada. Apalagi jika petahana atau kerabat dari pihak yang sedang berkuasa ikut serta.

Di Bandarlampung, potensi itu mulai terasa saat nama Yusuf Kohar dan Eva Dwiana masuk dalam bursa. Yusuf Kohar merupakan petahana Wakil Walikota yang memilih maju sebagai bakal calon (balon) Walikota di Pilkada 2020 mendatang. Sementara, Eva Dwiana, balon Walikota yang merupakan istri Walikota Bandarlampung saat ini, Herman HN.

Berbagai pihak pun sudah mulai menggelar forum untuk mendiskusikan hal tersebut. Mulai dari organisasi mahasiswa, kepemudaan, hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.

Biar afdal, kami coba mewawancarai langsung dua nama yang disebut-sebut berpotensi melibatkan ASN tersebut. Tapi, baru Yusuf Kohar yang merespon dan bersedia ditemui.

“Saya tidak mau melibatkan ASN di pancalonan saya ini,” kata Yusuf Kohar sesaat setelah kami duduk di kursi tamu yang ada di ruang kantor Wakil Walikota, Kamis (7/11).

Perbincangan dimulai, Yusuf Kohar langsung menjelaskan bahwa politik praktis justru akan merugikan ASN itu sendiri. Misalnya, ia mencontohkan, ada ASN yang mendukung calon A, namun ternyata yang menang adalah calon B.

“Itu bisa jadi nasib buruk untuk dia. Bisa jadi korban ASN itu. Sebab, orang yang mencalonkan diri di Pilkada ini kan punya intelijen semua,” ujarnya.

Untuk itu, kata Yusuf, Undang-undang telah mengatur bahwa ASN tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam pilkada.

“Inilah fungsi Bawaslu, mereka harus dengan tegas menindak jika ada masalah semacam ini (pelibatan ASN),” ujarnya.

Kembali Yusuf menegaskan, dia tidak akan melibatkan ASN di Pilkada Bandarlampung 2020 mendatang.

“Saya (saat ini) Wakil Walikota, tapi tidak pernah dilibatkan. Jadi tidak mungkin saya mengumpulkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, ngumpulin di Kelurahan, atau Kecamatan. Jadi saya komitmen betul, tidak melibatkan ASN,” ungkapnya.

Bukan hanya dilarang melibatkan ASN, kata Yusuf, kepala daerah juga tidak boleh menggunakan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mendukung pencalonan di Pilkada.

“Kita ini mau nyalon, jadi harus bermodal. Jadi tidak melibatkan anggaran pemerintahan. Sebab uang pemerintahan itu adalah untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Yusuf juga mengaku telah punya dana sendiri untuk sosialisasi. Ia mengatakan, meski jumlahnya tak fantastis, setidaknya bisa menutupi ongkos sosialisasi.

“Prinsip saya, banner, stiker dan lain-lain saya buat sendiri, pakai uang sendiri. Sebab ini kan pemerintahan, bukan perusahaan. Jadi siapapun orangnya, termasuk diri saya tidak boleh pakai uang pemerintahan untuk pencalonan,” tukasnya. (Gar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *