Kam. Okt 22nd, 2020

Bantuan Dana Parpol Mandek, DPC PAN Se-Bandarlampung ‘Menjerit’

2 min read

BANDARLAMPUNG – Dalam surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Plt Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Lampung diinstruksikan mencabut surat pemberhentian dan pengangkatan Plt Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN di lima Kabupaten/Kota.

Dari lima daerah tersebut, Bandarlampung jadi satu-satunya yang sampai saat ini surat pemberhentian dan pengangkatan Plt Ketua DPD belum dicabut oleh DPW PAN Provinsi Lampung.

Akibatnya, bantuan dana partai politik (parpol) yang tiap tahun diterima DPD PAN dari Badan Kesbangpol Kota Bandarlampung, belum bisa dicairkan.

Menurut Indra Syafareza, dalam hal tersebut, struktur partai di tingkatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) yang paling merasakan dampaknya.

“Kita punya satu ketetapan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2018, bahwa bantuan dana parpol tahun 2019 akan digunakan untuk konsolidasi dan pembinaan jaringan struktur partai setelah kita ‘bertempur’ pada Pemilu 2019,” kata Ketua DPC PAN Tanjungkarang Barat itu, Kamis (31/10).

Mewakili DPC PAN se-Bandarlampung, ia berharap Plt Ketua DPW PAN Lampung, Irfan Nuranda Djafar segera menjalankan instruksi yang diberikan oleh DPP PAN.

“Kita sebagai kader melihat instruksi ini bukan perintah dari Ketua Umum kepada Plt Ketua DPW secara pribadi. Tapi ini secara kelembagaan. DPP secara resmi memerintahkan DPW sebagai institusi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC PAN Telukbetung Utara, Ramli meyakini jika bantuan dana parpol tersebut tidak dicairkan sebelum jatuh tempo pada akhir bulan November maka akan menggangu kinerja partai di Pilkada 2020 mendatang.

“Dengan dana parpol ini tidak turun maka gimana cabang dan ranting ini mau bergerak maksimal. Sampai sekarang saja konsolidasi belum bisa dilakukan,” pungkasnya. (Gar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *