Sel. Okt 27th, 2020

DPRD Tuba ‘Telikung’ Dana Perjalanan Dinas

2 min read

Ada dugaan, Sekretariat DPRD Tulangbawang (Tuba) ‘bermain api’ anggaran perjalanan dinas. APBD Rp205 juta lebih untuk pos ini, kabarnya tidak direalisasikan. Benarkah?

 

TULANGBAWANG –  Pemerintah Kabupaten Tulangbawang pada tahun anggaran 2017 telah menganggarkan dan merealisasikan belanja perjalanan dinas sebesar Rpl4.312.693.350,00, dari Rpl4.324.015.450,00 atau 99,92% sebagai tercantim dalam Daftar penggunaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas Sekretariat DPRD 2017 tersebut, terdapat pembayaran atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sebesar Rp205.08l.800,00.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungiawaban perjalanan dinas tersebut dilakukan atas data manifes penerbangan maskapai melalui portal e-audit. Diketahui, terdapat 11 pertanggunjawaban perjalanan dinas sebesar Rp205.081.800,00 yang tidak dilaksanakan.

Perjalanan dinas tersebut seharusnya dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas yang diberi tugas oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anti Korupsi (DPD-GIR) Kabupaten Tulangbawang, Yendi Yusman membenarkan adanya ll penanggungjawaban ‘menyimpang’ tersebut.

“Berdasarkan investigasi DPD-GIR, diketahui bahwa nomor tiket pesawat tidak tercatat dalam manifes penerbangan,” kata Yendi Yusman, belum lama ini.

Selain itu, Yendi menjelaskan, nama pelaksana kegiatan juga tidak terdaftar sebagai penumpang pada rute penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

”Data manifes penerbangan maskapai melalui portal e-audit, diketahui bahwa terdapat perbedaan hari keberangkatan dan kedatangan pelaksanaan perjalanan dinas,” jelas dia.

Perbedaan tersebut, dikatakannya, merupakan bukti ketidaksesuaian antara data manifes penerbangan dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan pelaksana perjalanan dinas dalam SPPD.

Menurutnya, pelaksana perjalanan dinas tiba di tempat tujuan terlambat satu hari, dan pulang lebih awal satu hari.

“Sehingga, atas perbedaan hari keberangkatan dan kepulangan tersebut, perjalanan dinas lebih dibayarkan sebesar Rp59.690.700,00,” ungkapnya.

Yendi Yusman menilai, kondisi ini tidak sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan,  bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban, yang menyebabkan permasalahan tersebut, kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp264.772.500,00.

”Masalah ini timbul, disebabkan oleh Sekretaris DPRD Tulangbawang yang diduga kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya,” katanya.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Tulangbawang, menurut Yendi, tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan otorisasi atas pertanggungiawaban dana perjalanan dinas.

“Akan halnya Kepala Subbagian Pelaporan Perjalanan Dinas, juga kurang cermat dalam memverifikasi bukti pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan,” kaya Yendi pula.

Sayang, hingga Minggu (27/10) siang, wartawan Poros Daily belum berhasil mengonfirmasi sejumlah pihak terkait dalam persoalan ini. Termasuk Sekretaris DPRD Kabupaten Tulangbawang. Dihubungi melalui ponselnya pun, dalam keadaan tidak aktif. (Mawardi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *